TAGARNEWS – Angka kemiskinan ekstrim Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), tahun 2023 turun menjadi 3.93 persen atau 224.94 jiwa. Jumlah tersebut menurun signifikan dibandingkan tahun 2022 yang tercatat 6.56 persen atau 370.46 jiwa yang tersebar di 23 kabupaten/kota.
Data ini dihimpun berdasarkan Surat Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial yang juga Ketua Satgas Pengelola Data P3KE Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI tanggal 26 Februari 2024 perihal Pemberitahuan Hasil Perhitungan Estimasi Angka Kemiskinan Ekstrem Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2023.
Berikut estimasi tingkat dan jumlah penduduk miskin ekstrim
Provinsi Nusa Tenggara Timur 2022-2023 yang tersebar di 23 kabupaten kota diantaranya.
Kabupaten Sumba Barat jumlah penduduk miskin 15.85 jiwa atau 11.75 persen, sementara tahun 2023 berjumlah 12.48 jiwa atau 9.13 persen.
Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2022 berjumlah 27.74 jiwa atau 10.40 persen, sedangkan pada tahun 2023 terjadi peningkatan berjumlah 38.51 jiwa atau 14.29 persen.
Kupang, penduduk miskin ekstrim berjumlah 24.28 jiwa atau 5.98 persen.
Sementara pada tahun 2023 berjumlah 8.64 jiwa atau 2.09 persen.
Timor Tengah Selatan, jumlah penduduk miskin ekstrim mencapai 61.57 jiwa atau 13.01 persen. Sementara pada tahun 2023 berjumlah 30.38 jiwa atau 6.40 persen.
Timor Tengah Utara, tahun 2022 berjumlah 6.44 jiwa 4.84 persen. Sedangkan tahun 2023 berjumlah 5.97 jiwa atau 2.28 persen.
Kabupaten Belu pada tahun 2022 berjumlah 10.17 jiwa atau 4.44 persen. Sedangkan tahun 2023 berjumlah 1.53 jiwa atau 0.66 persen.
Kabupaten Alor, pada tahun 2024 berjumlah 4.98 jiwa atau 2.38 persen. Tahun 2023 berjumlah 2.25 jiwa atau 1.07 persen.
Kabupaten Lembata tahun 2022 berjumlah 12.01 jiwa atau 7.98 persen.
Tahun 2023 berjumlah 4.13 jiwa Atau 2.70 persen.
Kabupaten Flores Timur 5.49 jiwa atau 02.10 persen . Tahun 2023 berjumlah 1.35 jiwa atau 0.51 persen.
Kabupaten Sikka, pada tahun 2022 berjumlah 8.32 jiwa atau 2.57 persen.dan tahun 2023 berjumlah 2.10 jiwa atau 0.65 persen.
Kabupaten Ende, berjumlah 30.29 jiwa atau 10.99 persen, dan tahun 2023 berjumlah 15.19 jiwa atau 5.50 persen.
Kabupaten Ngada, tahun 2022 berjumlah 5.04 jiwa atau 2.98 persen dan tahun 2023 berjumlah 0.82 jiwa atau 0.48 persen.
Kabupaten Manggarai pada tahun 2022 berjumlah 23.33 jiwa atau 6.64 persen dan tahun 2023 mengalami kenaikan berjumlah 27.96 jiwa atau 7.86 persen.
Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2022 berjumlah 18.38 jiwa atau
9.62 persen dan tahun 2023 berjumlah 5.64 jiwa atau 2.85 persen.
Kabupaten Manggarai Barat, tahun 2022 berjumlah 28.52 jiwa atau 9.79 persen dan tahun 2023 berjumlah 13.43 jiwa atau 4.52 persen.
Kabupaten Sumba Tengah, pada tahun 2022 berjumlah 14.40 jiwa atau 19.11 jiwa dan tahun 2023 berjumlah 10.25 jiwa atau 13.44 jiwa.
Sumba Barat Daya, tahun 2022 berjumlah 16.80 jiwa atau
4.63 persen dan tahun 2023 berjumlah 17.92 jiwa atau 4.86 persen.
Kabupaten Nagekeo, pada tahun 2022 berjumlah 2.20 jiwa atau 1.47 persen
dan tahun 2023 berjumlah 0.25 jiwa atau 0.16 persen.
Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2022 berjumlah 26.78 jiwa atau
9.11 persen dan tahun 2023 berjumlah 15.74 jiwa atau 5.30 persen.
Kabupaten Sabu Raijua berjumlah 9.17 jiwa atau 8.79 persen dan tahun 2023 berjumlah 7.25 jiwa atau 6.76 persen.
Kabupaten Malaka pada tahun 2022 berjumlah 7.07 jiwa atau 3.54 persena, tahun 2023 berjumlah 0.11 jiwa atau 0.06 persen.
Kota Kupang pada tahun 2022 berjumlah 11.64 jiwa 2.49 persen dan tahun 2023 berjumlah 3.06 jiwa atau 0.64 persen.
Aksi tahunan penanggulangan kemiskinan ekstrim pada tahun 2023
Sekretaris sekretaris Bappelitbangda, Kabupaten Manggarai Timur, Conrad Herdiman Djalang, mengatakan angka kemiskinan ekstrem di wilayahnya sudah terjadi penurunan secara signifikan.
Jelasnya, angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Manggarai Timur tahun 2023 turun menjadi 5.30 persen atau 15.74 jiwa. Jumlah tersebut menurun signifikan dibandingkan tahun 2022 yang tercatat 9.11 persen atau
26.78 jiwa yang tersebar di 25 desa dan kelurahan.
Conrad mengatakan, Pemkab Manggarai Timur, terus berkomitmen untuk memastikan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 dapat mencapai 0 persen.
Jelaskan, kemiskinan merupakan permasalahan nasional yang mendesak dan memerlukan langkah – langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh.
Karena itu, dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah diperlukan penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi serta efektivitas anggaran.
Sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan kemiskinan ekstrim, saat ini program penanggulangan kemiskinan ekstrim di Manggarai Timur telah dijalankan sejumlah perangkat daerah diantaranya.
Dinas sosial, melalui program rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial, dengan menyediakan bantuan permakanan, fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat.
Dinas PUPR, program pengelolaan sumber daya air, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum bersih, penyelenggaraan jalan.
Dinas pertanian, penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, melalui program pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani dan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas. Dan peningkatan kualitas SDG hewan atau tanaman.
Dinas kesehatan, program pemenuhan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat melalui sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif dan lanjut usia. Selain itu pelayanan kesehatan gizi masyarakat, pelayanan kesehatan lingkungan dan pelayanan promosi kesehatan.
Dinas perikanan, melalui program pengelolaan perikanan tangkap melalui bantuan penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap.
Dinas Pendidikan, melalui program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan melalui pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan melalui pemuda pelopor, wirausaha muda pemula dan pemuda kader.
Terpisah, ketua DPRD Manggarai Timur, Agustinus Tangkur, mengaku jika di daerahnya masih banyak warga miskin. Karena itu kata Agustinus cara penyelesaiannya harus berbasis rumah tangga melalui program pemberdayaan.
Selama ini penyelesaian baik secara nasional hingga daerah masih belum optimal, ambil misal dengan memberikan bantuan sosial, bantuan obat-obatan. Menurutnya, cara penyelesaian ini angka kemiskinan extrim itu harus bersifat jangka panjang.
“Selama ini penanganan baik dari tingkat nasional hingga daerah masih belum optimal. Sehingga kedepannya penanganannya harus jangka panjang atau memulai dari rumah tangga. Karena solusi yang diberikan pemerintah tidak bisa menjawab soal yang dialami oleh masyarakat miskin.”
Dikatakannya, persentase pembangunan infrastruktur di Manggarai Timur selama beberapa tahun terakhir sudah sangat memadai, namun masih belum bisa berpengaruh secara signifikan terhadap isu kemiskinan.
“Pembangunan sejumlah infrastruktur dasar sudah sangat optimal, hanya tidak bisa mempengaruhi angka kemiskinan. Misalnya pemerintah bangun jalan hotmix, sementara di pinggiran jalan masih banyak rumah warga yang kondisinya reyot. Tentu hal ini yang kita kaji supaya penyelesaian kemiskinan itu harus mulai dari rumah tangga melalui program pemberdayaan.”
Redaksi
